Pertumbuhan Ekonomi Tidak Simetris Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat

 

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Firdaus menegaskan, pertumbuhan ekonomi nasional ternyata tidak berjalan simetris dengan peningkatan kesejahteraan rakyat sehingga pemerintah perlu merumuskan lagi strategi pencapaian pembangunan.

"Pertumbuhan ekonomi yang setiap tahun mengalami kenaikan ternyata belum memberikan perbaikan terhadap kondisi kehidupan masyarakat Indonesia secara keseluruhan," ujarnya di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, kalau mengacu kepada target 1 persen pertumbuhan ekonomi harus menciptakan 450.000 lapangan pekerjaan baru, maka apabila dikalikan dengan pertumbuhan ekonomi yang setiap tahun naik itu sudah berapa lapangan kerja yang dapat terciptakan.

"Tentu hal ini harus menjadi pertanyaan kepada pemerintah apakah dari 1 persen pertumbuhan itu sudah tercapai atau bagimana. Harus ada pembuktiannya sesuai dengan data-data. Kalau hal ini memang tercapai, pastinya sudah mampu membantu masyarakat Indonesia dari berbagai kesulitan yang dihadapinya," ujarnya.

Namun pada kenyataannya, Firdaus menambahkan, sebaran angka kemiskinan berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2000-2011, jumlah penduduk miskin di desa selalu lebih besar dibanding dengan di kota.

Salah satu sumbangan kenaikan angka kemiskinan di desa itu antara lain rendahnya tingkat pendidikan, banyak yang jadi buruh tani karena ketiadaan lahan dan banyaknya anak dalam satu keluarga.

Untuk tahun 2011, sebaran angka kemiskinan berjumlah 63,2 persen ada di desa, sedang 36,8 persen berada di perkotaan. Kemiskinan di perkotaan disebabkan, lowongan kerja sempit dan rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Kalau mengacu kepada kriteria kemiskinan yang dilansir BPS, tentu jumlah keluarga miskin di Indonesia cukup besar.

"Total jumlah penduduk Indonesia kalau dihitung dengan kriteria pengeluaran per orang hari Rp11.687 kebawah, mencapai sekitar 103,14 juta jiwa. Angka kemiskinan tersebut tentu sangat besar untuk ukuran negara kaya sumber daya alam seperti Indonesia," katanya.

Dengan demikian, masih kata dia, artinya pula pertumbuhan ekonomi yang selama ini dibicarakan hingga berbulan-bulan tidak simetris dengan capaian yang telah ditetapkan pemerintah bersama DPR.

Oleh karena itu, ia menyarankan pemerintah agar menyusun kembali berbagai langkah strategis agar capaian pertumbuhan ekonomi yang selama ini terus mengalami peningkatan itu juga dapat dirasakan masyarakat secara riil, baik yang ada di pedesaan maupun di perkotaan.

"Kalau keadilan sudah dapat mereka rasakan baik dari sisi hukum dan kehidupan, kemakmuran dan kesejahteraan juga demikian, tentu capaian pro growth, pro poor dan pro job dapat terlaksana dengan baik dan optimal, tidak terkesan hanya sekadar wacana," ujarnya.(rr)